Rabu, 24 Mei 2017


News / Megapolitan

Kebijakan Jokowi-Ahok Jadi Bahan Debat Caleg Dapil Luar Negeri

Sabtu, 29 Maret 2014 | 14:27 WIB
ANGGA BHAGYA NUGRAHA Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha

SINGAPURA, KOMPAS.com — Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjadi materi debat dalam sesi debat online Diaspora Memilih caleg Dapil Jakarta II (Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri) yang diselenggarakan Global Indonesian Voices (GIV) dan Ayo Vote, Kamis (28/3/2014) malam.

Dani Anwar, calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, mengkritik pengelolaan Tanah Abang dan rumah susun saat ditanyakan apakah kebijakan Jokowi-Ahok yang sudah tepat, salah, dan apa yang bisa ditawarkannya jika terpilih sebagai anggota DPR. Dani menilai Jokowi-Ahok seharusnya mengambil pendekatan komprehensif menyelesaikan persoalan Ibu Kota.

"Saya mengakui macet di Tanah Abang teratasi, namun pedagang di Blok G itu tidak punya pembeli, dari mana pendapatan mereka," ujarnya.

Beliau juga mengkritik masalah jual beli yang terjadi di rumah susun. Menurutnya, banyak penjual yang menempatinya, tetapi akhirnya menjualnya kembali ke pihak lain.

Namun, di tengah kritik tajamnya, Dani masih memberikan pujian terhadap duet Jokowi-Ahok yang telah menjalankan program unggulan, seperti monorel dan MRT. Beliau mengingatkan masalah Jakarta sangat kompleks dan perlu keseriusan dari pemerintah pusat, DPR, dan Pemprov untuk menanganinya.

"Saya tetap men-support duet Jokowi-Ahok menjalankan roda pemerintahan," tambahnya.

Senada dengan Dani, Charletty Choesyana dari Hanura mengkritik masih bermasalahnya pengelolaan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat.

"KJS banyak yang tidak terlayani dengan baik, KJP banyak yang tidak tepat sasaran. Saya menilai perlu peningkatan pengawasan, masih banyak yang tidak terkoordinasi," kata dia.

Menanggapi kritik pedas tersebut, Masinton Pasaribu dari PDI-P menilai pemerintahan Jokowi-Ahok saat ini sedang berjalan dan perlu waktu.

"Kesuksesan itu tidak bisa seperti makan cabai, langsung dimakan pedas," ujarnya.

"Mereka sedang menata Ibu Kota, alokasi anggaran telah diperbesar untuk publik, mari kita dukung," ucapnya.

Masinton lalu mengatakan bahwa semangat Jokowi-Ahok sama seperti ketika Dani hendak maju sebagai cawagub DKI pada tahun 2007. Sindiran ini disambut oleh senyum Dani. Masinton menutup dengan menekankan mengubah kultur masyarakat tidaklah mudah. Video debat dapat disaksikan di http://www.diasporamemilih.com/debat-online.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Kontributor Singapura, Ericssen
Editor : Caroline Damanik