Rabu, 29 Maret 2017


News / Nasional

Menteri yang Lolos ke Senayan Sebaiknya Mundur Sebelum Pelantikan

Sabtu, 23 Agustus 2014 | 12:10 WIB
KOMPAS/ALIF ICHWAN Partai Demokrat menyerahkan daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (22/4/2013). Rencananya ada 560 calon anggota legislatif yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Hadir (dari kiri ke kanan) Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, Ketua Harian Partai Demokrat Syarieff Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, menilai menteri yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 sebaiknya mengundurkan diri sebelum pelantikan. Menurut Eva, hal ini untuk menghindari kekacauan administrasi antara pejabat pemerintah dengan anggota parlemen.

"Demi amannya administrasi sebaiknya sebelum pelantikan mengundurkan diri," ujar Eva, Sabtu (22/8/2014).

Meskipun demikian, lanjutnya, saat ini posisi menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid II sudah demisioner atau nonaktif. Para menteri sudah tidak diperbolehkan lagi membuat kebijakan strategis setelah adanya putusan mengikat yang mengesahkan presiden terpilih yang baru.

"Kan sudah mau habis masa jabatannya. Sudah tidak boleh buat kebijakan strategis," kata Eva.

Saat ini, terdapat lima menteri yang berhasil melenggang ke Senayan yakni Menteri Perhubungan EE Mangindaan (Partai Demokrat), Menteri Koperasi dan UMKM Syarief Hasan (Partai Demokrat), Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat), Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (PKS), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (PKB)

Jabatan keempat menteri ini berakhir pada 20 Oktober 2014. Sementara pelantikan anggota DPR RI periode 2014-2019 akan dilaksanakan 1 Oktober 2014.

Dalam UU MD3 yang disahkan DPR RI pada 8 Juli 2014 pasal 236 dinyatakan anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan atau pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Kepolisian, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya dari APBN/APBD.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Meidella Syahni
Editor : Caroline Damanik