Minggu, 25 Juni 2017


News / Nasional

Kalla: Go-Jek Saja Bisa Atur Tukang Ojek, Masa Kita Tidak Bisa Atur Aparat dan Rakyat

Selasa, 26 April 2016 | 15:37 WIB
KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Wakil Presiden Jusuf Kalla.

KOMPAS.com — Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan jajarannya untuk membangun sistem yang lebih baik dalam melayani masyarakat.

Kalla menyebut Go-Jek sebagai contoh penyedia jasa angkutan kendaraan bermotor roda dua yang melakukan pengaturan dengan menerapkan sistem aplikasi dalam jaringan atau online.

"Kalau Go-Jek saja bisa atur tukang ojek di mana-mana, masa kita tidak bisa atur aparat dan rakyat," ujarnya dalam seminar tentang otonomi daerah, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para kepala daerah, anggota parlemen, dan pengusaha, di Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Oleh sebab itu, dia menginstruksikan Kemendagri dan Kemenkominfo untuk segera membangun aplikasi yang bisa mengatur sistem pemerintahan untuk melayani masyarakat.

"Aplikasi itu nantinya akan bisa digunakan untuk mengatur aset-aset pemerintah. Rakyat juga bisa melapor jalan rusak, persoalan sampah. Jadi, tidak perlu lagi kirim surat melalui RT/RW. Cukup dengan aplikasi itu," ujarnya.

Aplikasi tersebut, lanjut Kalla, setidaknya sudah bisa digunakan oleh beberapa kota yang telah memiliki konsep smart city, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

"Smart city itu sendiri menggabungkan sistem pemerintahan dengan teknologi karena bagaimanapun teknologi bisa membantu memperlancar pemerintah. Namun, teknologi yang diaplikasikan tidak boleh melanggar aturan," katanya.

Program itu juga sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah meninggalkan sistem pemerintahan sentralistis.

"Oleh sebab itu, yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu daerah adalah kemampuan para pemimpin daerah dalam menjalankan pemerintahan, apalagi sekarang anggaran DAU dan DAK (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) tidak diatur, tetapi dengan batasan-batasan tertentu," katanya.

Secara teknis, Kalla juga mengarahkan pembangunan sistem aplikasi pemerintahan tersebut melalui program KTP elektronik yang sudah berlaku secara nasional.

"Gabungkan saja denggan e-KTP agar lebih gampang dan lebih murah. Masyarakat juga bisa terlayani dengan baik," ujarnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Editor : Caroline Damanik
Sumber: ANTARA